BERAKHIRNYA MASA ORDE BARI DAN LAHIRNYA REFORMASI

BERAKHIRNYA MASA ORDE BARI DAN LAHIRNYA REFORMASI

Mengapa keluarnya Supersemar menandai lahirnya pemerintah Orde Baru. Agar kalian memahami, ada baiknya kita flashback ke materi yang lalu. Bagaimana kondisi bangsa pada masa Demokrasi Terpimpin? Kondisi ekonomi sangat parah dan kondisi politik memanas karena adanya persaingan politik antara PKI dan TNI AD. Puncaknya terjadi peristiwa G 30 S/PKI. Akibatnya kehidupan berbangsa mengalami kekacauan. Oleh karena itu untuk memulihkan keadaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar. Sekarang kalian paham, bukan? Pada masa Orde Baru, pemerintah melaksanakan pembangunan untuk menata kehidupan rakyat. Dengan pembangunan tersebut, tercapai kemajuan dalam berbagai bidang. Namun keberhasilan tersebut tidak diimbangi dengan fondasi yang kokoh. Akibatnya ketika diterpa krisis moneter, ekonomi Indonesia mudah rapuh. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana pula dampaknya terhadap kelangsungan pemerintah orde baru? Agar kalian lebih paham, maka cermatilah materi berikut ini.

A. Lahirnya Orde Baru

Sejak gerakan PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum bertindak tegas terhadap G 30 S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 26 Oktober 1965 berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya mengadakan demonsrasi. Mereka membulatkan barisan dalam Front Pancasila. Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstran menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada tanggal 10 Januari 1966 para demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura yang isinya:
1. pembubaran PKI,
2. pembubaran kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan
3. penurunan harga.

Menghadapi aksi mahasiswa, Presiden Soekarno menyerukan pembentukan Barisan Soekarno kepada para pendukungnya. Pada tanggal 23 Februari 1966 kembali terjadi demonstrasi. Dalam demonsrasi tersebut, gugur seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim. Oleh para demonstran Arif dijadikan Pahlawan Ampera. Ketika terjadi demonsrasi, presiden merombak kabinet Dwikora menjadi kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Oleh mahasiswa susunan kabinet yang baru ditentang karena banyak pendukung G 30 S/PKI yang duduk dalam kabinet, sehingga mahasiswa memberi nama kabinet Gestapu. Saat berpidato di depan sidang kabinet tanggal 11 Maret 1966, presiden diberitahu oleh Brigjen Subur. Isinya bahwa di luar istana terdapat pasukan tak dikenal. Presiden Soekarno merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Presiden bersama Dr. Soebandrio dan Dr. Chaerul Saleh menuju Istana Bogor. Tiga perwira tinggi TNI AD yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud menyusul presiden ke Istana Bogor. Tujuannya agar Presiden Soekarno tidak merasa terpencil. Selain itu supaya yakin bahwa TNI AD bersedia mengatasi keadaan asal diberi kepercayaan penuh. Oleh karena itu presiden memberi mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Mandat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Supersemar pada intinya berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan. Selain itu untuk menjamin keselamatan presiden. Bagi bangsa Indonesia Supersemar memiliki arti penting berikut.

1. Menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.
2. Dengan Supersemar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia.
3. Lahirnya Supersemar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966. Sebagai pengemban dan pemegang Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa langkah strategis berikut.
1. Pada tanggal 12 Maret 1966 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang dan membubarkan PKI termasuk ormas-ormasnya.
2. Pada tanggal 18 Maret 1966 menahan 15 orang menteri yang diduga terlibat dalam G 30 S/PKI.
3. Membersihkan MPRS dan DPR serta lembaga-lembaga negara lainnya dari pengaruh PKI dan unsur-unsur komunis.

B. Berbagai Peristiwa Penting di Bidang Politik pada Masa Orde Baru

Dalam melaksanakan langkah-langkah politiknya, Letjen Soeharto berlandaskan pada Supersemar. Agar dikemudian tidak menimbulkan masalah, maka Supersemar perlu diberi landasan hukum. Oleh karena itu pada tanggal 20 Juni 1966 MPRS mengadakan sidang umum. Berikut ini ketetapan MPRS hasil sidang umum tersebut.
1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.
2. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang Pemilihan Umum yang dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.
3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
4. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang Pembentukan Kabinet Ampera.
5. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sidang ini, MPRS juga menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul “Nawaksara” (sembilan pasal), sebab pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno tidak menyinggung masalah PKI atau peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Selanjutnya MPRS melaksanakan Sidang Istimewa tanggal 7 – 12 Maret 1967. Dalam Sidang Istimewa ini MPRS menghasilkan empat Ketetapan penting berikut.
1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPRS hasil Pemilu.
2. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauan kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967 tentang pencabutan Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.
4. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967 tentang pencabutan Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia penelitian ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 maka dibentuk Kabinet Ampera pada tanggal 25 Juli 1966. Pembentukan Kabinet Ampera merupakan upaya mewujudkan Tritura yang ketiga, yaitu perbaikan ekonomi. Tugas pokok Kabinet Ampera disebut Dwi Dharma yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Program kerjanya disebut Catur Karya, yang isinya antara lain:
1. memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan,
2. melaksanakan Pemilu,
3. melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional, dan
4. melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Dengan dilantiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden yang kedua (1967-1998), Indonesia memasuki masa Orde Baru. Selama pemerintahan Orde Baru, stabilitas politik nasional dapat terjaga. Lamanya pemerintahan Presiden Soeharto disebabkan oleh beberapa faktor berikut.

1. Presiden Soeharto mampu menjalin kerja sama dengan golongan militer dan cendekiawan.
2. Adanya kebijaksanaan pemerintah untuk memenangkan Golongan Karya (Golkar) dalam setiap pemilu.
3. Adanya penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai gerakan budaya yang ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila, yang kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPR No II/MPR/1978.

Untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang demokratis, maka diselenggarakan pemilihan umum. Pemilu pertama pada masa pemerintahan Orde Baru dilaksanakan tahun 1971, dan diikuti oleh sembilan partai politik dan satu Golongan karya. Sembilan partai peserta pemilu tahun 1971 tersebut adalah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam (PI Perti), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Organisasi golongan karya yang dapat ikut serta dalam pemilu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Sejak pemilu tahun 1971 sampai tahun 1997, kemenangan dalam pemilu selalu diraih oleh Golkar. Hal ini disebabkan Golongan Karya mendapat dukungan dari kaum cendekiawan dan ABRI.

Untuk memperkuat kedudukan Golkar sebagai motor penggerak Orde Baru dan untuk melanggengkan kekuasaan maka pada tahun 1973 diadakan fusi partai-partai politik. Fusi partai dilaksanakan dalam dua tahap berikut.
1. Tanggal 5 Januari 1963 kelompok NU, Parmusi, PSII, dan Perti menggabungkan diri menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Tanggal 10 Januari 1963, kelompok Partai Katolik, Perkindo, PNI, dan IPKI menggabungkan diri menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Di samping membina stabilitas politik dalam negeri, pemerintah Orde Baru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri. Berikut ini upayaupaya pembaruan dalam politik luar negeri.

1. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Sebelumnya pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia pernah keluar dari PBB sebab Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keaktifan Indonesia dalam PBB ditunjukkan ketika Menteri Luar Negeri Adam Malik terpilih menjadi ketua Majelis Sidang Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

2. Membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC)

Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G 30 S/PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

3. Normalisasi hubungan dengan Malaysia

Pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia melaksanakan persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia yang pernah putus sejak tanggal 17 September 1963. Persetujuan normalisasi ini merupakan hasil Persetujuan Bangkok tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1966.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sementara Malaysia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement), isinya sebagai berikut.
a. Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
b. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
c. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

4. Berperan dalam Pembentukan ASEAN

Peran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama menteri luar negeri/perdana menteri Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangi kesepakatan yang disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut menjadi awal berdirinya organisasi ASEAN.

C. Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 13.1.

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

D. Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

1. Runtuhnya Orde Baru

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

2. Kondisi Politik pada Masa Pemerintahan Habibie

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
a. masa depan Reformasi;
b. masa depan ABRI;
c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;
d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.

a. Kebijakan dalam bidang politik
Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.
1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

b. Kebijakan dalam bidang ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

d. Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

Selengkapnya →

Sejarah|Asal Usul Singkawang

Awalnya Singkawang merupakan sebuah desa bagian dari wilayah kesultanan Sambas, Desa Singkawang sebagai tempat singgah para pedagang dan penambang emas dari Monterado. Para penambang dan pedagang yang kebanyakan berasal dari negeri China, sebelum mereka menuju Monterado terlebih dahulu beristirahat di Singkawang, sedangkan para penambang emas di Monterado yang sudah lama sering beristirahat di Singkawang untuk melepas kepenatannya dan Singkawang juga sebagai tempat transit pengangkutan hasil tambang emas (serbuk emas). Waktu itu, mereka (orang Tionghoa) menyebut Singkawang dengan kata San Keuw Jong (Bahasa Hakka), mereka berasumsi dari sisi geografis bahwa Singkawang yang berbatasan langsung dengan laut Natuna serta terdapat pengunungan dan sungai, dimana airnya mengalir dari pegunungan melalui sungai sampai ke muara laut. Melihat perkembangan Singkawang yang dinilai oleh mereka yang cukup menjanjikan, sehingga antara penambang tersebut beralih profesi ada yang menjadi petani dan pedagang di Singkawang yang pada akhirnya para penambang tersebut tinggal dan menetap di Singkawang.

Pembentukan Kota Administratif Singkawang

Kota Singkawang semula merupakan bagian dan ibukota dari wilayah Kabupaten Sambas (UU Nomor 27 Tahun 1959) dengan status Kecamatan Singkawang dan pada tahun 1981 kota ini menjadi Kota Administratif Singkawang (PP Nomor 49 Tahun 1981). Tujuan pembentukan Kota Administratif Singkawang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan. Selain pusat pemerintahan Kota Administratif Singkawang ibukota Sambas juga berkedudukan di Kota Singkawang.

 Pembentukan Pemerintah Kota Singkawang

Singkawang, 2007

Kota Singkawang pernah diusulkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang yaitu melalui usul pemekaran Kabupaten Sambas menjadi 3 (tiga) daerah otonom. Namun Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang belum direalisir oleh Pemerintah Pusat, waktu itu hanya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang yang disetujui, sehingga wilayah Kota Administratif Singkawang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (UU Nomor 10 Tahun 1999), sekaligus menetapkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas beribukota di Sambas.

Kondisi tersebut tidaklah membuat surut masyarakat Singkawang untuk memperjuangkan Singkawang menjadi daerah otonom, aspirasi masyarakat terus berlanjut dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Sambas dan semua elemen masyarakat seperti: KPS, GPPKS, Kekertis, Gemmas, Tim Sukses, LKMD, para RT serta organisasi lainnya. Melewati jalan panjang melalui penelitian dan pengkajian terus dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat maupun Tim Pemekaran Kabupaten Sambas yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama antara Bupati Sambas dan Bupati Bengkayang No. 257 Tahun 1999 dan No. 1a Tahun 1999, tanggal 28 September 1999, serta pengakjian dari Tim CRAIS, Badan Petimbangan Otonomi Daerah. Akhirnya Singkawang terwujud menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia.

Selengkapnya →

SEJARAH SMANSA SINGKAWANG

SMA Negeri 1 Singkawang berasal dari SMA Negeri ABC Singkawang didirikan oleh Panitia Pendirian SMA Singkawang yang diketua oleh Wedana Singkawang, R. Zainal Abidin, pada tanggal 20 Juni 1957.
Berawal dari Rapat Panitia Pendirian SMA Singkawang bertempat di Gedung Nasional Singkawang (sekarang Gedung Pancasila) dan dihadiri oleh orang tua/wali dari murid putra/putri yang duduk di kelas tertinggi di SMP di Singkawang, rencana pendirian SMA Singkawang diputuskan untuk dibangun secepatnya. Rapat ini di mulai pukul 20.00 waktu setempat dengan surat izin rapat dari Kepolisian Negara Kantor Wilayah Singkawang, No. Pol. 104/Um/57 yang ditandatangani oleh Damin Nazar, dan pertemuan tersebut memakan waktu 2 hari, yaitu tanggal 25 dan 26 Mei 1957. Pembelian tanah untuk pendirian gedung sekolah dibeli dari Achmad Bin Saroeddin beralamat di Kampung Jawa Singkawang dengan harga Rp. 15.000 oleh R. Zainal Abidin, Wedana Singkawang selaku ketua Panitia Pendirian Sekolah dengan Akta Jual beli tertanggal 7 Juni 1957 dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Roban, Awang Matnor dan disyahkan oleh Camat Singkawang, M. Ali Rais.
Pembangunan gedung SMA Negeri Singkawang selama empat bulan, sejak 20 Juni 1957 sampai dengan 20 Oktober 1957. Tanggal 20 Juni 1957 merupakan tonggak sejarah awal berdirinya SMA Negeri Singkawang. Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pemborong bernama M. Masrie beralamat di Kampung Tengah Singkawang berdasarkan Surat Tugas dari Wedana Singkawang selaku ketua Tim tertanggal 5 September 1957. Penyerahan dan sekaligus peresmian pemakaian gedung tersebut dilakukan pada tanggal 14 Desember 1957. Bersamaan itu pula ditugaskan M. Yusuf Wahab sebagai Direktur yang pertama SMA Negeri Singkawang, pada tanggal 30 Desember 1957.
Pada awal berdirinya, SMA Negeri Singkawang memiliki 3 jurusan, yaitu jurusan A, B, dan C, sehingga selanjutnya SMA ini disebut SMA Negeri Bagian ABC Singkawang. Perubahan nama sekolah terjadi pada waktu penegrian secara resmi pada tanggal 20 Agustus 1960 oleh Kepala Inspeksi SMA Jawatan Pendidikan Umum, Kementerian P.P. dan K, Jakarta, menjadi SMA Negeri 143 Singkawang. Angka 143 sesudah kata NEGERI menunjukkan bahwa SMA Negeri Singkawang merupakan sekolah menengah atas negeri ke 143 di seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 1979, nama SMA Negeri 143 Singkawang berubah menjadi SMA Negeri Singkawang hingga tahun 1983. Sejalan dengan perintisan SMA Negeri 2 Persiapan Singkawang yang sudah dimulai pada awal tahun  1980 dan diresmikannya pada tahun 1984 menjadi SMA Negeri 2 Singkawang, maka SMA Negeri Singkawang menjadi SMA Negeri 1 Singkawang pada tahun tersebut. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan sejalan dengan perubahan kurikulum sekolah, maka nama SMA Negeri 1 Singkawang berubah menjadi SMU Negeri 1 Singkawang pada tahun 1995. Pada tahun pelajaran 2002/2003, SMU Negeri 1 Singkawang ditunjuk sebagai salah satu dari tiga sekolah SMU di Kalimantan Barat sebagai Sekolah Pelaksana Terbatas Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), perubahan nama sekolah juga terjadi sejalan dengan kurikulum tersebut yakni, dari SMU menjadi SMA khususnya bagi siswa baru, dengan istilah kelas X (sepuluh), dan secara resmi awal tahun pelajaran 2004/2005, nama SMU Negeri 1 Singkawang kembali menjadi SMA Negeri 1 Singkawang hingga sekarang.
Selama kurun waktu 51 tahun (1957 – 2008), SMA Negeri 1 Singkawang telah beberapa kali mengalami estafet kepemimpinan. Para Direktur/Pimpinan/Kepala Sekolah yang telah berjasa untuk memimpin SMA Negeri 1 Singkawang mulai awal berdirinya sampai sekarang ialah: (1) M. Yusuf Wahab, 1957 – 1962; (2) Berry, BA, 1962 – 1970; (3) Plh. G. M Yatimin, BA, 1970/1971; (4) Moh. Hatta Ngolo, BA, 1970 – 1975; (5) Soetaryono. AR, SH., 1975 – 1986; (6) Plh. Muzlie-Sam’ani, 1981/1982; (7) Plh. A.E. Darmawi, BA, 1986/1987; (8) Suhadi, BA, 1987 – 1997; (9) Tasman, BA, 1997 – 2002; (10) Plt. Sumaryana, BA, 2002 – 2004; (11) Dra. Betty Putranti, 11 Oktober 2004 – September 2007; (12) Bachraini Subhani, S.Pd., September 2007 – 15 September 2008; (13) Helmi MK, S.Pd, M.Pd., 16 September 2008 – sekarang. 



Singkawang,   Oktober 2008
Diteliti dan disusun oleh:



HELMI M.K.
NIP. 130608910

Sumber:
1.  Risalah Asal SMA Negeri 1 Singkawang – 1957.
2.  Dokumen dan Arsip Sekolah – 1957 s.d 2008
3.  Dokumen lain yang relevan dan sumber-sumber dari tokoh-tokoh yang berkompeten

Selengkapnya →

peristiwa G-30-S-1965/ PKI

Proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa G-30-S-1965/ PKI

Latar Belakang Proses Peralihan Kekuasaan pada tahun 1965

Peristiwa G 30 S PKI 1965

·         Gerakan yang dilakukan oleh PKI untuk merebut kekuasaan dari pemerintah RI yang sah

Cara Mencapai Tujuan :

1.     Pada tanggal 30 September 1965 menculik dan membunuh para perwira tinggi TNI AD

2.    Menguasai Jakarta : menguasai studio Pusat RRI dan kantor Telekomunikasi

·         Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:

1.                                           1. Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani

2. Mayjen TNI R. Suprapto
3. Mayjen TNI M.T. Haryono
4. Mayjen TNI Siswondo Parman
5. Brigjen TNI DI Panjaitan
6. Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo
7. Jenderal TNI A.H. Nasution seorang target namun selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Namun ajudan AH Nasution, Lettu Pierre Tandean tewas.

Penumpasan G 30 S PKI

·         Mayjen Soeharto selaku Pangkostrad mengambil alih pimpinan pimpinan AD karena Men/Pangad tidak dapat menjalankan tugas.

·         Operasi penumpasan : Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) pimpinan Sarwo Edhi Wibowo.

Bentuk Operasi Penumpasan

•         Merebut kembali studio Pusat RRI dan Kantor Pusat Telekomunikasi

•         Membebaskan pangkalan udara Halim Perdanakusuma

•         Pengamanan kampung Lubang Buaya

•         Penangkapan para tokoh G 30 S PKI

Proses Peralihan Kekuasaan Politik Setelah Peristiwa G 30 S PKI

·         Kelahiran KAMMI/KAPPI

·         Tritura :

1. Bubarkan PKI dan Ormas-ormasnya
2. Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI
3. Turunkan harga dan perbaiki ekonomi

·         3 perwira tinggi menemui presiden Soekarno di Bogor

·         Isi surat : perintah kepada Pangkostrad untuk mengambil tindakan keamanan, ketertiban, kestabilan dan keutuhan bangsa.

·         SUPERSEMAR 

Tindakan Pengemban Supersemar

•         Membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan menyatakan sebagai organisasi terlarang (12 Maret 1966)

•         Mengamankan 15 menteri kabinet Dwikora yang tersangkut peristiwa G 30 S PKI

•         Membersihkan lembaga legislatif dan lainnya dari unsur-unsur PKI khususnya MPRS dan DPR-GR

•         Pembentukan kabinet Ampera : TAP No.XIII/MPRS/1966

Pasca pembentukan Kabinet Ampera :

Dualisme kepemimpinan

Sidang Istimewa : TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 : pencabutan kekuasaan dari tangan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden RI

Sidang Umum V : TAP MPRS No. XLIV?MPRS/1968 : pengangkatan Soeharto sebagai Presiden RI

Muncul : 

ORDE BARU

Selengkapnya →

MASA DEMOKRASI LIBERAL

Perjuangan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

Banyak Kelemahan:

1.RIS tdak memiliki tujuan yang jelas

2.RIS tidak memiliki pertahanan yang kuat

3.Lahirnya negara bagian dalam RIS untuk kepentingan Belanda

4.RIS adalah wujud nyata perpecahan bangsa Indonesia

5.Tidak adanya militer yang kuat dalam negara bagian RIS karena pertahanan hanya dijadikan dipusat oleh APRIS

         Masa Demokrasi liberal berlangsung dari tahun 1950 sampai tahun 1959.masa ini sering kali terjadi pergantian kabinet karena adanya partai oposisi yang selalu mengkritik kebijakan pemerintah apabila gagal dalam menjalankan program kabinetnya.

1.Kabinet Natsir (6 September 1950-21Maret1951)

  Programnya :

  1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman

  2. Konsolidasi dan penyempurnaan pemerintahan

  3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang

  4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat

  5. Memperjuangkan penyelesaian irian barat

  Faktor jatuhnya kabinet Natsir : Adanya mosi tidak percaya mengenai pencabutan PP No 39/1950

2. Kabinet Sukiman ( 1951-1952)

  Program kerjanya :

  1.   Menjamin keamanan dan ketentraman

  2.   Mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan   memperbaharui hukum agraria

  3.   Mempercepat persiapan-persiapan pemilu

  4.   Menjalankan politik luar negeri bebas aktif

  faktor jatuhnya kabinet ini : dianggap masuk blok barat setelah penanda tanganan bantuan ekonomi dan persenjataan dari USA atas dasar MSA ( Mutual security Act )

3. Kabinet  Wilopo ( 1952-1953)

  Program kerjanya :

  1.   Melaksanakan pemilu,otonomi daerah,dan   menyederhanakan   organisasi pemerintah pusat

  2.   Memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan   mempertinggi   produksi nasional

  3.   Mengtasi keamanan dengan kebijakan sebagai   negara hukum

  4.   Melengkapi UU perburuhan

  faktor yang menyebabkan kabinet ini jatuh : kekecewaan daerah serta peristiwa 17 oktober 1952 ( campur tangan parlemen atas permasalahan militer )

4. Kabinet Ali –Wongso ( 1953-1955 )

  Program kerjanya :

  1. Soal keamanan ,pemilu,kemakmuran dan keuangan

  2. Pengembalian irian barat

  3. Politik luar negeri yang bebas aktif

  faktor yang menyebabkan kabinet ini jatuh : mosi tidak percaya karena adanya pergantian pimpinan Angkatan Darat dan adanya pemberontakan DI / TII

  keberhasilan kabinet ini berhasil menyelenggarakan KAA

. Burhanuddin Harahap ( 1955-1956 )

  Program kerjanya :

  1.   Pengembalian wibawa pemerintah

  2.   Penanganan masalah desentralisasi,inflasi dan   pemberantasan   korupsi

  3.   Pemilu

  kabinet ini mengembalikan mandatnya setelah DPR hasil pemilu terbentuk

6. Ali Sastro Amidjojo II ( 1956-1957 )

  Program kerjanya :

  1. Pembatalan semua hasil KMB

  2. Pengembalian irian barat dan politik luar negeri yang bebas aktif

  faktor jatuhnya kabinet ini : banyaknya pemberontakan dimana-mana

7. Kabinet Juanda / kabinet karya ( 1957-1959 )

  Program kerjanya :

  1. Membentuk dewan nasional

  2. Normalisasi keadaan politik

  3. Memperkuat pembangunan

  4. Perjuangan Irian Barat

  Prestasi gemilang kabinet ini : keluarnya Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 tentang batas wilayah teritorial Indonesia selebar 13 mil.

  Pada masa kabinet ini merupakan akhir dari demokrasi liberal.

PEMILU 1955

1.Latar belakang

  a.  Sebagai bagian dari mekanisme sosiopolitik yang mengatur   kehidupan bermasyarakat dan bernegara,melalui pemilu rakyat   dapat menentukan arah perjuangan bangsanya.

  B.   Untuk memperjuangkan RI agar diakui oleh dunia internasional

  C.   Sebagai sarana untuk menggalang kekuatan rakyat dalam   mempertahankan kemerdekaan negara yang telah   diproklamirkan

2. Tujuan pemilu

  a.  29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen

  b.   15 desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1.Pengertian

  Dekrit adalah maklumat dari pemerintah yang memuat suatu keputusan penguasa.dekrit dikeluarkan jika untuk mengatasi suatu keadaan yang dianggap membahayakan keselamatan negara.dasar hukum dekrit adalah hukum yang tidak tertulis atau hukum darurat ( Staatsnoodrecht )

2. Latar belakang

  Gagalnya dewan konstituante didalam merumuskan UUD yang baru guna mengganti UUDS 1950

3. Isi dekrit Presiden 5 Juli 1959

  1. pembubaran dewan konstituante

  2. Kembalinya UUD 1945  dan  tidak berlakunya UUDS 1950

  3. Pembentukan MPRS dan DPAS

4. Arti penting Dekrit Presiden

  1. berakhirnya sistim demokrasi liberal yang menimbulkan kegoyahan politik,sebab sering jatuh bangunnya kabinet

  2. berlakunya kembali UUD 1945 yang diharapkan akan dapat terciptanya masyarakat yang stabil sesuai yang dicita-citakan negara proklamasi

  3. Berlakunya demokrasi terpimpin

a.Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Menurut UUD 1945

  Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah mpr,ia adalah mandataris majelis dan wajib menjalankan keputusan -keputusan majelis.Kedaulatan tertinggi di indonesia berada ditangan rakyat yang dilaksanakan oleh mpr,sedangkan untuk pelaksanaan pemrintahan dilakukan oleh presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi.

B.   Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

  Kenyataan pengertian terpimpin ditafsirkan ditafsirkan oleh pribadi soekarno dan tercipta gelar “pemimpin besar revolusi” dan presiden sebagai penguasa tertinggi dan mutlak dalam negara indonesia.Akibat dari itu terjadilah penyimpangan -penyimpangan dalam pelaksanaan politik dan ekonomi.

Penyimpangan – penyimpangan pelaksanaan demokrasi terpimpin terhadap Pancasila dan UUD 1945 adalah

1.Penyimpangan ideologis : konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi NASAKOM

2.Pelaksanaan demokrasi terpimpin cenderung bergeser menjadi pemusatan kekuasaan.

3.Pengangkatan Ir.Soekarno menjadi Presiden seumur hidup

4.Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden

5.Pemimpin lembaga tertinggi negara ( MPR) dan tinggi negara (DPR) dijadikan menteri (pembantu Presiden)

6.Kaburnya politik luar negeri bebas aktif menjadi poros-porosan

Ciri demokrasi terpimpin :

1.Dominasi presiden

2.Tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan tinggi negara

3.Makin berkembangya paham komunisme

4.Makin besarnya peranan ABRI sebagai kekuatan sosial politik

3. Sistim Ekonomi Terpimpin

  Dibidang ekonomi presiden ikut terjun langsung dan mengatur kegiatan perekonomian,kegiatan perokonomian terpusat pada pemerintah pusat akibatnya kegiatan ekonomi menurun ,laju inflasi sangat tinggi mencapai 650%.Untuk itu pemerintah melakukan pemotongan rupiah(gunting syafruddin).Namun tidak membawa perubahan sebab walaupun harga murah namun tidak menjangkau daya beli masyarakat karena tidak punya uang.Selain itu perusahaan – perusahaan belanda telah di nasionalisasi oleh pemerintah RI namu  tidak diimbangi dengan manajemen yang profesional dan berpengalaman.

Sistim ekonomi terpimpin mengalami kegagalan hal ini disebabkan :

1.Penanganan masalah ekonomi tidak raasional,lebih bersifat politis dan tidak terkontrol

2.Tidak ada ukuran yang obyektif dalam menilai suatu usaha atau penghasilan penduduk

3.Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus

4.Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering bertentangan dengan peraturan

   Presiden Soekarno juga mengumumkan langkah untuk menanggulangi masalah ekonomi nasional yang disebut Deklarasi Ekonomi (DEKON) tujuannya menciptakan ekonomi yang bersifat nasional,demokratis,dan bebas sisa-sisa imperialisme.

GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI

Selengkapnya →