MASA DEMOKRASI LIBERAL

Perjuangan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

Banyak Kelemahan:

1.RIS tdak memiliki tujuan yang jelas

2.RIS tidak memiliki pertahanan yang kuat

3.Lahirnya negara bagian dalam RIS untuk kepentingan Belanda

4.RIS adalah wujud nyata perpecahan bangsa Indonesia

5.Tidak adanya militer yang kuat dalam negara bagian RIS karena pertahanan hanya dijadikan dipusat oleh APRIS

         Masa Demokrasi liberal berlangsung dari tahun 1950 sampai tahun 1959.masa ini sering kali terjadi pergantian kabinet karena adanya partai oposisi yang selalu mengkritik kebijakan pemerintah apabila gagal dalam menjalankan program kabinetnya.

1.Kabinet Natsir (6 September 1950-21Maret1951)

  Programnya :

  1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman

  2. Konsolidasi dan penyempurnaan pemerintahan

  3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang

  4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat

  5. Memperjuangkan penyelesaian irian barat

  Faktor jatuhnya kabinet Natsir : Adanya mosi tidak percaya mengenai pencabutan PP No 39/1950

2. Kabinet Sukiman ( 1951-1952)

  Program kerjanya :

  1.   Menjamin keamanan dan ketentraman

  2.   Mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan   memperbaharui hukum agraria

  3.   Mempercepat persiapan-persiapan pemilu

  4.   Menjalankan politik luar negeri bebas aktif

  faktor jatuhnya kabinet ini : dianggap masuk blok barat setelah penanda tanganan bantuan ekonomi dan persenjataan dari USA atas dasar MSA ( Mutual security Act )

3. Kabinet  Wilopo ( 1952-1953)

  Program kerjanya :

  1.   Melaksanakan pemilu,otonomi daerah,dan   menyederhanakan   organisasi pemerintah pusat

  2.   Memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan   mempertinggi   produksi nasional

  3.   Mengtasi keamanan dengan kebijakan sebagai   negara hukum

  4.   Melengkapi UU perburuhan

  faktor yang menyebabkan kabinet ini jatuh : kekecewaan daerah serta peristiwa 17 oktober 1952 ( campur tangan parlemen atas permasalahan militer )

4. Kabinet Ali –Wongso ( 1953-1955 )

  Program kerjanya :

  1. Soal keamanan ,pemilu,kemakmuran dan keuangan

  2. Pengembalian irian barat

  3. Politik luar negeri yang bebas aktif

  faktor yang menyebabkan kabinet ini jatuh : mosi tidak percaya karena adanya pergantian pimpinan Angkatan Darat dan adanya pemberontakan DI / TII

  keberhasilan kabinet ini berhasil menyelenggarakan KAA

. Burhanuddin Harahap ( 1955-1956 )

  Program kerjanya :

  1.   Pengembalian wibawa pemerintah

  2.   Penanganan masalah desentralisasi,inflasi dan   pemberantasan   korupsi

  3.   Pemilu

  kabinet ini mengembalikan mandatnya setelah DPR hasil pemilu terbentuk

6. Ali Sastro Amidjojo II ( 1956-1957 )

  Program kerjanya :

  1. Pembatalan semua hasil KMB

  2. Pengembalian irian barat dan politik luar negeri yang bebas aktif

  faktor jatuhnya kabinet ini : banyaknya pemberontakan dimana-mana

7. Kabinet Juanda / kabinet karya ( 1957-1959 )

  Program kerjanya :

  1. Membentuk dewan nasional

  2. Normalisasi keadaan politik

  3. Memperkuat pembangunan

  4. Perjuangan Irian Barat

  Prestasi gemilang kabinet ini : keluarnya Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 tentang batas wilayah teritorial Indonesia selebar 13 mil.

  Pada masa kabinet ini merupakan akhir dari demokrasi liberal.

PEMILU 1955

1.Latar belakang

  a.  Sebagai bagian dari mekanisme sosiopolitik yang mengatur   kehidupan bermasyarakat dan bernegara,melalui pemilu rakyat   dapat menentukan arah perjuangan bangsanya.

  B.   Untuk memperjuangkan RI agar diakui oleh dunia internasional

  C.   Sebagai sarana untuk menggalang kekuatan rakyat dalam   mempertahankan kemerdekaan negara yang telah   diproklamirkan

2. Tujuan pemilu

  a.  29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen

  b.   15 desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1.Pengertian

  Dekrit adalah maklumat dari pemerintah yang memuat suatu keputusan penguasa.dekrit dikeluarkan jika untuk mengatasi suatu keadaan yang dianggap membahayakan keselamatan negara.dasar hukum dekrit adalah hukum yang tidak tertulis atau hukum darurat ( Staatsnoodrecht )

2. Latar belakang

  Gagalnya dewan konstituante didalam merumuskan UUD yang baru guna mengganti UUDS 1950

3. Isi dekrit Presiden 5 Juli 1959

  1. pembubaran dewan konstituante

  2. Kembalinya UUD 1945  dan  tidak berlakunya UUDS 1950

  3. Pembentukan MPRS dan DPAS

4. Arti penting Dekrit Presiden

  1. berakhirnya sistim demokrasi liberal yang menimbulkan kegoyahan politik,sebab sering jatuh bangunnya kabinet

  2. berlakunya kembali UUD 1945 yang diharapkan akan dapat terciptanya masyarakat yang stabil sesuai yang dicita-citakan negara proklamasi

  3. Berlakunya demokrasi terpimpin

a.Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Menurut UUD 1945

  Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah mpr,ia adalah mandataris majelis dan wajib menjalankan keputusan -keputusan majelis.Kedaulatan tertinggi di indonesia berada ditangan rakyat yang dilaksanakan oleh mpr,sedangkan untuk pelaksanaan pemrintahan dilakukan oleh presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi.

B.   Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

  Kenyataan pengertian terpimpin ditafsirkan ditafsirkan oleh pribadi soekarno dan tercipta gelar “pemimpin besar revolusi” dan presiden sebagai penguasa tertinggi dan mutlak dalam negara indonesia.Akibat dari itu terjadilah penyimpangan -penyimpangan dalam pelaksanaan politik dan ekonomi.

Penyimpangan – penyimpangan pelaksanaan demokrasi terpimpin terhadap Pancasila dan UUD 1945 adalah

1.Penyimpangan ideologis : konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi NASAKOM

2.Pelaksanaan demokrasi terpimpin cenderung bergeser menjadi pemusatan kekuasaan.

3.Pengangkatan Ir.Soekarno menjadi Presiden seumur hidup

4.Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden

5.Pemimpin lembaga tertinggi negara ( MPR) dan tinggi negara (DPR) dijadikan menteri (pembantu Presiden)

6.Kaburnya politik luar negeri bebas aktif menjadi poros-porosan

Ciri demokrasi terpimpin :

1.Dominasi presiden

2.Tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan tinggi negara

3.Makin berkembangya paham komunisme

4.Makin besarnya peranan ABRI sebagai kekuatan sosial politik

3. Sistim Ekonomi Terpimpin

  Dibidang ekonomi presiden ikut terjun langsung dan mengatur kegiatan perekonomian,kegiatan perokonomian terpusat pada pemerintah pusat akibatnya kegiatan ekonomi menurun ,laju inflasi sangat tinggi mencapai 650%.Untuk itu pemerintah melakukan pemotongan rupiah(gunting syafruddin).Namun tidak membawa perubahan sebab walaupun harga murah namun tidak menjangkau daya beli masyarakat karena tidak punya uang.Selain itu perusahaan – perusahaan belanda telah di nasionalisasi oleh pemerintah RI namu  tidak diimbangi dengan manajemen yang profesional dan berpengalaman.

Sistim ekonomi terpimpin mengalami kegagalan hal ini disebabkan :

1.Penanganan masalah ekonomi tidak raasional,lebih bersifat politis dan tidak terkontrol

2.Tidak ada ukuran yang obyektif dalam menilai suatu usaha atau penghasilan penduduk

3.Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus

4.Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering bertentangan dengan peraturan

   Presiden Soekarno juga mengumumkan langkah untuk menanggulangi masalah ekonomi nasional yang disebut Deklarasi Ekonomi (DEKON) tujuannya menciptakan ekonomi yang bersifat nasional,demokratis,dan bebas sisa-sisa imperialisme.

GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI