KETETAPAN MPR

KETETAPAN MPR

Nama         : Dian Apriyani

Kelas         : XII IPA1

No.	Nomor	Tahun	Tentang
1.	I/MPR	2003	PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002.
2.	III/MPR	2002	PENETAPAN PELAKSANAAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003
3.	II/MPR	2002	REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
4.	I/MPR	2002	PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI
5.	IV/MPR	2002	PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/1999 TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
6.	IV/MPR	2001	PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
7.	VIII/MPR	2001	REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI,KOLUSI,DAN NEPOTISME
8.	VII/MPR	2001	VISI INDONESIA MASA DEPAN
9.	X/MPR	2001	LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R.I OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R.I TAHUN 2001
10.	III/MPR	2000	Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan
11.	III/MPR	2000	SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
12.	II/MPR	2000	Peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
13.	I/MPR	2000	Peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
14.	VI dan VII/MPR	2000	PEMISAHAN TNI DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
15.	VIII/MPR	2000	LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
16.	III/MPR	1999	Pertanggungjawaban Presiden RI Prof.Dr.Ing.Bacharuddin Yusuf Habibie
17.	II/MPR	1999	Peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia
18.	I/MPR	1999	Peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
19.	IV/MPR	1999	GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999 - 2004
20.	VIII/MPR	1999	Pengangkatan wakil Presiden Republik Indonesia
21.	VII/MPR	1999	Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
22.	VI/MPR	1999	Tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden
23.	V/MPR	1999	Penentuan pendapat di Timor-Timur
24.	III/MPR	1998	Pertanggungjawaban Presiden Republik indonesia Soeharto selaku mandataris MPR-RI
25.	II/MPR	1998	Garis-Garis Besar Haluan Negara
26.	I/MPR	1998	Perubahan dan penambahan atas ketetapan MPR-RI No I/MPR/1983 tentang peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketetapan MPR-RI No I/MPR/1988 dan ketetapan MPR-RI No I/MPR/1993
27.	IV/MPR	1998	Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
28.	IX/MPR	1998	Pencabutan ketetapan MPR RI nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
29.	VIII/MPR	1998	Pencabutan ketetapan MPR RI nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum
30.	VII/MPR	1998	Perubahan dan Tambahan atas ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor I/MPR/1983
31.	VI/MPR	1998	Pengangkatan wakil Presiden Republik Indonesia
32.	XIII/MPR	1998	Pembatasan masa jabatan Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia
33.	XII/MPR	1998	Pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR RI dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila
34.	XI/MPR	1998	Penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi,kolusi dan nepotisme
35.	XIV/MPR	1998	Pemilihan Umum
36.	X/MPR	1998	POKOK-POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYELAMATAN DAN NORMALISASI KEHIDUPAN NASIONAL SEBAGAI HALUAN NEGARA
37.	XVIII/MPR	1998	PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1978 TENTANG PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (EKAPRASETIA PANCAKARSA) DAN PENETAPAN TENTANG PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
38.	XVII/MPR	1998	HAK ASASI MANUSIA
39.	XVI/MPR	1998	Politik ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi
40.	XV/MPR	1998	Penyelenggaraan otonomi daerah,pengaturan,pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia
41.	III/MPR	1993	Pertanggungjawaban Presiden Republik indonesia Soeharto selaku mandataris majelis Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia
42.	II/ MPR	1993	Garis-Garis Besar Haluan Negara
43.	I/MPR	1993	PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1983
44.	IV/MPR	1993	Pengangkatan Presiden Republik indonesia
45.	V/MPR	1993	Pengangkatan wakil Presiden Republik indonesia
46.	III/MPR	1988	Pemilihan Umum
47.	II/MPR	1988	Garis-Garis Besar Haluan Negara
48.	I/MPR	1988	PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MPR RI NOMOR 1/MPR/1983
49.	IV/MPR	1988	Pertanggungjawaban Presiden Republik indonesia Soeharto selaku mandataris MPR
50.	VII/MPR	1988	Pengangkatan wakil Presiden Republik Indonesia
51.	VI/MPR	1988	Pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden/manataris MPR dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional
52.	V/MPR	1988	Pengangkatan Presiden Republik indonesia
53.	III/MPR	1983	Pemilihan Umum
54.	II/MPR	1983	GBHN
55.	IV/MPR	1983	Referendum
56.	VIII/MPR	1983	Pengangkatan wakil presiden republik indonesia
57.	VII/MPR	1983	Pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden /mandataris MPR dalam rangka pensuksesan dan pengamanan pembangunan nasional
58.	VI/MPR	1983	Pengangkatan Presiden Republik indonesia
59.	V/MPR	1983	Pertanggungjawaban Presiden Republik indonesia Soeharto selaku mandataris majelis permusyawaratan rakyat serta pengukuhan pemberian penghargaan sebagai bapak pembangunan indonesia
60.	III/MPR	1978	KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN/ATAU ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA
61.	II/MPR	1978	PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (EKAPRASETIA PANCAKARSA)
62.	I/MPR	1978	PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
63.	I/MPR	1978	PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
64.	IV/MPR	1978	GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
65.	V/MPR	1978	PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO SELAKU MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
66.	III/MPR	1973	PERTANGGUNGAN JAWAB PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JENDERAL TNI. SOEHARTO SELAKU MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
67.	II/MPR	1973	TATA CARA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
68.	I/MPR	1973	PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
69.	IV/MPR	1973	GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
70.	IX/MPR	1973	PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
71.	VIII/MPR	1973	PEMILIHAN UMUM
72.	VII/MPR	1973	KEADAAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BERHALANGAN
73.	VI/MPR	1973	KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN/ATAU ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA
74.	V/MPR	1973	PENINJAUAN PRODUK-PRODUK YANG BERUPA KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
75.	XI/MPR	1973	PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDOESIA
76.	X/MPR	1973	PELIMPAHAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEPADA PRESIDEN/MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANGUNAN
77.	XLIII/MPRS	1968	PENJELASAN KETETAPAN MPRS No. IX/MPRS/1966
78.	XLII/MPRS	1968	PERUBAHAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATSEMENTARA REPUBLIK INDONESIA No.: XI/MPRS/1966 TENTANG PEMILIHAN UMUM
79.	XLI/MPRS	1968	TUGAS POKOK KABINET PEMBANGUNAN
80.	XLIV/MPRS	1968	PENGANGKATAN PENGEMBAN KETETAPAN MPRS No. : IX/MPRS/1966 SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
81.	XL/MPRS	1968	PEMBENTUKAN PANITIA AD-HOC MPRS YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENELITIAN KETETAPAN-KETETAPAN SIDANG UMUM MPRS KE-IV TAHUN 1966 DAN SIDANG ISTIMEWA MPRS TAHUN 1967
82.	XXXIX/MPRS	1968	PELAKSANAAN KETETAPAN MPRS No. XIX/MPRS/1966
83.	XXXVIII/MPRS	1968	PENCABUTAN KETETAPAN-KETETAPAN MPRS
84.	XXXVII/MPRS	1968	PENCABUTAN KETETAPAN MPRS. No. VIII/MPRS/1965 DAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
85.	XXXIII/MPRS	1967	PENCABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DARI PRESIDEN SUKARNO
86.	XXXIV/MPRS	1967	PENINJAUAN KEMBALI KETETAPAN MPRS No. I/MPRS/1960 TENTANG MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
87.	XXXVI/MPRS	1967	PENCABUTAN KETETAPAN MPRS No.:XXVI/MPRS1966
88.	XXXV/MPRS	1967	PENCABUTAN KETETAPAN MPRS No.: XVII/MPRS/1966
89.	IX/MPRS	1966	Surat perintah Presiden/panglima tertinggi angkatan bersenjata republik indonesia /pemimpin besar Revolusi/mandataris majelis permusyawaratan rakyat semesta republik indonesia .
90.	XIII/MPRS	1966	AMPERA
91.	XII/MPRS	1966	PENEGASAN KEMBALI LANDASAN KEBIJAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
92.	XI/MPRS	1966	PEMILIHAN UMUM
93.	XIV/MPRS	1966	PEMBENTUKAN PANITIA-PANITIA AD HOC MPRS YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENELITIAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA, PENYUSUNAN BAGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DIANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT SISTIM UNDANG-UNDANG DASAR 1945, PENYUSUNAN RENCANA PENJELASAN PELENGKAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PENYUSUNAN PERINCIAN HAK-HAK AZASI MANUSIA
94.	XIX/MPRS	1966	PENINJAUAN KEMBALI PRODUK-PRODUK LEGISLATIF NEGARA DILUAR PRODUK MPRS YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
95.	X/MPRS	1966	KEDUDUKAN SEMUA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA TINGKAT PUSAT DAN DAERAH PADA POSISI DAN FUNGSI YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945
96.	XVIII/MPRS	1966	PENINJAUAN KEMBALI KETETAPAN MPRS NO. III/MPRS/1963
97.	XVII/MPRS	1966	PEMIMPIN BESAR REVOLUSI
98.	XVI/MPRS	1966	PENGERTIAN MANDATARIS MPRS
99.	XV/MPRS	1966	PEMILIHAN/PENUNJUKKAN WAKIL PRESIDEN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PEJABAT PRESIDEN
100.	XXIII/MPRS	1966	PEMBAHARUAN KEBIJAKSANAAN LANDASAN EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
101.	XXII/MPRS	1966	KEPARTAIAN,KEORMASAN DAN KEKARYAAN
102.	XXI/MPRS	1966	PEMBERIAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA KEPADA DAERAH
103.	XXIV/MPRS	1966	KEBIJAKSANAAN DALAM BIDANG PERTAHANAN/KEAMANAN
104.	XXIX/MPRS	1966	Pengangkatan Pahlawan Ampera
105.	XX/MPRS	1966	MEMORANDUM DPR - GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM REPUBLIK INDONESIA DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
106.	XX /MPRS	1966	MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM REPUBLIK INDONESIA DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
107.	XXVIII/MPRS	1966	KEBIJAKSANAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
108.	XXVII/MPRS	1966	AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
109.	XXVI/MPRS	1966	PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI AJARAN-AJARAN PEMIMPIN BESAR REVOLUSI BUNG KARNO
110.	XXV/MPRS	1966	PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA,PERYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME
111.	XXXII/MPRS	1966	PEMBINAAN PERS
112.	XXXI/MPRS	1966	PENGGANTIAN SEBUTAN PADUKA YANG MULIA (P.Y.M.),YANG MULIA (Y.M.),PADUKA TUAN (P.T.) DENGAN SEBUTAN BAPAK/IBU ATAU SAUDARA/SAUDARI
113.	XXX/MPRS	1966	PENCABUTAN BINTANG " MAHA PUTERA " KELAS III DARI D.N.AIDIT
114.	VIII/MPRS	1965	Prinsip-Prinsip Musyawarah Untuk Mufakat Dalam Demokrasi Terpimpin Sebagai Pedoman Bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan
115.	VII/MPRS	1965	"GESURI","TAVIP","The Fifth Freedom Is Our Weapon" Dan "The Era Of Confrontation", Sebagai Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia
116.	VI/MPRS	1965	Banting Stir Untuk Berdiri Diatas Kaki Sendiri Di Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
117.	V/MPRS	1965	Amanat Politik Presiden/pemimpin besar revolusi/mandataris majelis permusyawaratan rakyat sementara yang berjudul berdikari sebagai penegasan Revolusi Indonesia dalam bidang politik,pedoman pelaksanaan manipol dan landasan program perjuangan rakyat indonesia
118.	III/MPRS	1963	Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup
119.	IV/MPRS	1963	Pedoman-pedoman pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan
120.	II/MPRS	1960	Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969
121.	I/MPRS	1960	Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai garis-garis Besar Daripada Haluan Negara